Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dengan agenda pembahasan tentang RKA-KL dan RKP tahun anggaran 2017, serta APBN-P tahun anggaran 2016, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6).

Raker yang dipimpin Ketua Komisi IV Edhy Prabowo tersebut mengapresiasi paparan yang dibacakan oleh Menteri LHK, terkait rancangan pengalihan pada program tahun 2016 dan rancangan persetujuan pagu indikatif anggaran tahun 2017.

“Saya mengapresiasi presentasi yang dibuat oleh Kementerian LHK, penjelasan Ibu Menteri kepada Komisi IV sudah mewakili dari sebagian besar apa yang Komisi IV pernah sampaikan,” kata Edhy Prabowo.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron setelah menyimak paparan Menteri LHK. “Saya memberikan apresiasi, baik terhadap rancangan pengalihan di program tahun 2016, maupun rancangan di persetujuan anggaran 2017 untuk pagu indikatif,” ucapnya.

Meskipun demikian, Komisi IV tetap memberikan catatan-catatan yang harus menjadi perhatian bagi Kementerian LHK tersebut.

“Kalau Badan Restorasi Gambut akan dimasukkan sebagai salah satu yang termasuk anggaran 2017, berarti anggaran Kementerian LHK tidak mengalami perubahan, yakni tetap pada angka 6,3 Trilyun. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi catatan dari perencanaan, dan kalau masih bisa progresif dan represif anggarannya, maka ditujukan untuk permasalahan-permasalahan yang mendasar,” tandas Edhy Prabowo.

Ia juga menyampaikan beberapa contoh permasalahan yang memang perlu mendapatkan perhatian dari Kementerian LHK, misalnya masalah perbaikan DAS di hulu-hulu sungai.

“Konsep penanaman memang harus kita inovasi, namun serahkan program penghijauan kepada ahli-ahli tanam, sehingga mereka menanamnya dengan bertanggungjawab dan tersertifikasi,” tegasnya.

Selain itu menurut Edhy, terkait masalah varietas dan jenis bibit tanaman, Indonesia sebagai negara tropis penghasil buah, tetapi negara ini juga termasuk negara pengimpor buah yang terbesar didunia.

“Padahal kita bisa menanam, kenapa sekarang kita tidak fokus agar tanaman kehutanan itu kita arahkan kepada tanaman buah sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Kita mengatakan tidak boleh impor buah, sementara kita sendiri tidak membuat di hulunya,” jelas politisi Fraksi Gerindra tersebut.

Dikatakannya, kalau kita sekarang memperbanyak tanaman buah, maka dengan sendirinya kita akan banjir buah, dan impor buah apapun tidak akan dibeli oleh masyarakat.

Komisi IV dan Kementerian LHK telah sepakat bahwa pesawat helikopter tidak jadi dibeli, berarti langkah-langkah yang dilakukan harus benar-benar memiliki alternatif pengganti solusinya. Perlu pencegahan dini dan antisipasi, agar dapat dipastikan bahwa hal tersebut mengarah pada tujuan yang diharapkan.

“Kita jangan menyerah karena keterbatasan karena kewenangan yang diberikan juga terbatas, maka kita lakukan langkah-langkah, dan bila sewa pesawat jangan tunggu ada kebakaran baru dilakukan, dari sekarang sudah mulai merintis kapan waktunya harus mulai menyewa pesawat itu, sehingga harganya sudah bisa kita tentukan sekarang, dan hal ini lebih menghemat dari jumlah harga sewa pesawat itu,” pungkasnya. (dep) Foto : odjie/od